LOMBOK TIMUR-  Sekda  Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik  prihatin melihat maraknya kasus pernikahan anak bahkan sampai  viral di media sosial “Sebagai Pemerintah, apalah daya kami jika tidak terus berikhtiar,” kata Juaini. 


HM. Juaini Taofik




Ia menyebut bahwa pernikahan anak seringkali dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang kurang harmonis, seperti keluarga broken home, yang membuat upaya pencegahan semakin menantang. Bahkan, praktik perkawinan antar kampung yang masih dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat dinilai belum mencerminkan pembangunan yang responsif terhadap gender.


"Menyikapi persoalan ini kita telah memiliki berbagai perangkat regulasi, mulai dari Peraturan Daerah (Perda) hingga Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur usia perkawinan " terang dia. 


Namun, tanpa dukungan masyarakat dan kesadaran kolektif, regulasi tersebut sulit untuk diimplementasikan secara efektif. “Karena itu, transformasi sosial seperti ini membutuhkan kesabaran, keuletan, pengintegrasian, perencanaan, dan penganggaran yang matang,” katanya.


Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan laki-laki dalam isu gender, yang selama ini lebih banyak dikaitkan dengan peran perempuan. Ia menyampaikan bahwa kesadaran laki-laki dalam memahami isu-isu seperti alat kontrasepsi dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan anak. “Keterlibatan laki-laki sangat krusial karena tidak cukup hanya dengan meningkatkan layanan kesehatan saja,” jelasnya.


Juaini mengakui bahwa membuat regulasi bukanlah hal yang sulit, tetapi implementasinya terutama yang bersinggungan langsung dengan nilai-nilai adat dan agama menjadi tantangan yang lebih besar. Kendati demikian, berbagai indikator menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah penurunan angka kematian ibu dan anak, yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur dari peringkat ke-9 menjadi peringkat ke-7 di NTB. 


" Dalam upaya berkelanjutan  kia tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci sukses. Ia mengapresiasi pendampingan yang telah diberikan oleh berbagai organisasi, yang menurutnya menjadi “semangat dan vitamin” bagi pemerintah daerah untuk terus melangkah maju " ungkap dia. 


Lebih lanjut Juaini menekankan pentingnya integrasi antara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD), dan bagaimana hal tersebut harus diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran dalam APBD. “Program-program tersebut harus dipecah hingga ke tingkat desa agar implementasinya merata dan menyentuh langsung masyarakat,” paparnya.


Selain itu, pemerintah daerah juga menggandeng pondok pesantren (ponpes) untuk berdialog dan berkolaborasi dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurutnya, sinergi dengan ponpes sangat strategis mengingat besarnya pengaruh institusi keagamaan di tengah masyarakat Lombok Timur. Peningkatan signifikan juga terlihat dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), di mana Lombok Timur berhasil menempati posisi terdepan.


"  Dalam perencanaan mendatang kita berharap RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat lebih fokus pada isu-isu krusial, terutama kesetaraan gender dan perlindungan sosial " imbuh dia. 


Terkait sektor kesehatan, Juaini Taofik menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten terhadap pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Sejak akhir 2023, Lombok Timur telah berhasil mencapai UHC, dan kini fokusnya bergeser ke peningkatan kualitas melalui UHC Prioritas—yakni memastikan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Data kepesertaan akan diverifikasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.


" Makanya kita minta ke seluruh pemerintah desa untuk segera melaporkan jika ada warganya yang meninggal dunia. Hal ini diperlukan untuk menjaga akurasi data kependudukan dan memastikan pelayanan kesehatan tidak tersendat akibat data yang tidak mutakhir " tutup dia.  (glk)