Pertanyakan : BPD dan pemerintah desa Aikmel Kecamatan Aikmel    termasuk warga saat menggelar rapat membahas berkaitan dengan anggaran desa yang disinyalir tidak jelas penggunaanya


LOMBOK TIMUR- Puluhan warga Desa Aikmel Kecamatan Aikmel  mendatangi  kantor desa setempat Rabu (10/5).  Kedatangan warga ini rencananya untuk menggelar aksi damai mempertanyakan  terkait dugaan penyelewengan anggaran desa oleh pemerintah desa setempat. Baik  itu anggaran BUMDes, sewa tanah pecatu, sewa wisata pemandian kolam Pesanggaran dan lainnya dengan nilai ratusan juta. Anggaran ratusan juta itu disebut tidak pernah masuk ke rekening desa.   


Namun aksi yang akan digelar itu batal terlaksana karena disaat bersamaan sedang berlangsung rapat antara kepala desa (Kades) dengan Badan Permusyawaratan Desa (PMD)  setempat  membahas berbagai hal yang dipersoalkan oleh warga.  Kondisi tersebut menyebabkan  pelayanan di kantor desa tersebut  ditiadakan. 


"  Apa  yang kita pertanyakan ini  telah kita sampaikan ke BPD. Pertama yang kita pertanyakan adalah soal uang BUMDes yang nilainya sekitar 255 juta yang telah disetor   pengurus BUMDes  yang lama ke Kades " kata Herman warga setempat 


Sesuai ketentuan imbuh dia  apapun jenis anggaran dan pendapatan desa  semestinya   dimasukkan terlebih dahulu ke rekening desa. Soal nantinya akan diambil kembali  untuk kegiatan apapun baginya tidak ada masalah asalkan penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


 " Tapi  kan uang  diserahkan secara pribadi oleh ketua BUMDes  dan tidak dimasukkan ke rekening desa. Dan itu juga  diperkuat dengan bukti kuitansi " beber dia. 


Begitu pun halnya dengan uang sewa tanah pecatu di  Wanasaba  juga disinyalir   masuk ke kantong pribadi kades bukan   ke rekening desa.   Kata dia warga sama sekali tidak pernah mempersoalkan tanah pecatu itu disewakan   namun yang terpenting  adalah penggunaanya harus  jelas dan juga disampaikan secara transparan.


" Uang sewa tanah pecatu saja nilainya mulai dari Rp. 40 juta,  Rp 64 juta dan Rp.  38 juta.  Begitu pun halnya dengan dengan sewa wisata Pemandian Pesanggarahan dengan nilai sekitar 80 juta juga  tidak jelas peruntukkannya.  Makaknya kita pertanyakan  transparansi kades dalan menggunakan anggaran desa " ungkap Herman.


Selain itu warga setempat juga menagih janji politik dari kades tersebut. Sebelumnya kades ini sempat menjanjikan akan menggratiskan warga menggunakan air PAMDes. Tapi nyatanya warga malah disuruh bayar "   Bayarnya juga sangat mahal " tutup dia.


Terpisah Ketua BPD Aikmel Latif mengatakan apa yang menjadi aspirasi warga   ini semuanya telah disampaikan ke kades dalam rapat. Baik itu soal anggaran  BUMDes, sewa tanah pecatu termasuk juga uang sewa wisata pemandian Pesanggarahan.   


"  Apa yang menjadi  aspirasi masyarakat semuanya telah kita sampaikan dalam rapat yang kita gelar tadi. Dan  semuanya telah dijawab oleh pemerintah desa " terang dia. 


Soal anggaran  BUMDes, beber dia  berdasarkan penjelasan pemerintah desa   mengaku  tidak mengetahui secara pasti berapa nominal anggaran BUMDes tersebut.  Namun anggarannya  tersebut katanya  telah diserahkan ke pengurus BUMDes yang baru.


" Sedangkan untuk sewa tanah pecatu katanya juga telah masuk ke rekening desa.  Namun  ada sebagian tanah pecatu yang belun dijual. Makanya dalam rapat itu kita minta  apapun jenis aset desa ketika mau disewakan  disewakan sesuai ketentuan  harus melalui panita lelang yang dibentuk oleh desa. Supaya  semua transparan dan pemerintah desa terkesan tidak nepotis "  sarannya.


Begitu pun halnya dengan uang  sewa wisata Pesanggarahan juga telah disampaikan dalam rapat itu. Berdasarkan pengakuan dari pemdes terang dia   wisata Pesanggarahan setahun di sewa Rp. 40 juta. Dari jumlah tersebut Rp. 30 juta telah dimasukkan ke rekening desa, sedangkan sisanya belum dibayar oleh pihak ketiga.


" Dan itu juga diakui oleh bendara jika uang sewa Pesanggaran ini telah diterima " tutupnya.


Sementara itu Kades Aikmel   Sunarno Sabirhan ketika dikonformasi melalui via telpon belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang. Yang jelas apa yang yang dipersoalkan oleh warga itu semuanya telah dijelaskan dalam rapat yang digelar bersama BPD termasuk juga warga. (glk)