LOMBOK TIMUR– Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin) telah memasuki 100 hari pertama masa kepemimpinan mereka. Selama kurun waktu itu pasangan tersebut telah menggulirkan sejumlah kebijakan , terutam mulai dari bantuan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat kecil melalui bantuan modal untuk UMKM. 


Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan H. Edwin Hadiwijaya



Salah satu kebijakan paling menonjol  adalah realisasi program bantuan sosial dalam bentuk paket sembako senilai Rp 40 miliar yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Tidak hanya itu, mereka juga menyalurkan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM sebesar Rp 20 miliar, dan turut membiayai iuran BPJS Kesehatan untuk warga miskin dengan anggaran fantastis mencapai Rp 99 miliar. Hal tersebut sebagai upaya untuk  merespons kebutuhan dasar masyarakat di awal kepemimpinan. Program-program ini dianggap populis dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat kelas bawah. 


Bupati Haerul Warisin menyatakan bahwa pihaknya tidak menggunakan istilah “program 100 hari” sebagai tolok ukur utama. Ia menegaskan bahwa masa jabatan lima tahun terlalu panjang untuk dievaluasi hanya dalam kerangka 100 hari awal.


“Tidak ada istilah program 100 hari, tapi yang jelas, kita akan mengukur kemampuan kerja kita dalam mengatasi persoalan yang mampu kita selesaikan dalam jangka waktu tiga bulan,” tegas Warisin.


Menurut Warisin, pendekatan evaluasi secara bertahap jauh lebih relevan dengan ritme pemerintahan yang ia jalankan. Ia mengajak semua pihak untuk tidak terlalu cepat memberikan penilaian terhadap kebijakan yang baru dimulai.


“Harapan saya kepada rekan-rekan semua dan masyarakat, ketika kita melaksanakan kebijakan tertentu, jangan terlalu cepat ditanggapi secara negatif. Biarkan program itu berjalan. Buktikan dulu seminggu, dua minggu, atau satu bulan. Jika setelah satu bulan program ternyata tidak mampu dilaksanakan oleh perangkat atau pembantu kita, baru disampaikan kepada Bupati,” jelasnya.


Selain menyasar sektor sosial, pemerintahan Iron-Edwin juga menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka mulai menyasar sektor-sektor yang selama ini belum tergarap optimal, seperti tambak udang dan hasil kelautan, yang dinilai memiliki potensi besar untuk menambah pundi-pundi kas daerah. Di bidang birokrasi, pasangan iini sudah melakukan langkah awal berupa mutasi pejabat eselon tiga. Salah satu langkah berani lainnya adalah pengalihan pengelolaan pasar dari tangan ASN kepada pihak swasta, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik.


Sementara itu  pengamat kebijakan publik Lombok Timur, Dr. Muhammad Saleh memberikan sejumlah catatan terhadap 100 hari Pemerintahan Iron - Edwin . Menurutnya, kebijakan populis seperti bantuan sembako, modal UMKM, dan pembiayaan BPJS adalah cara cepat untuk membangun kepercayaan publik, namun tidak boleh menjadi satu-satunya andalan.


“Jika hanya mengandalkan program bantuan sosial, maka hal itu terkesan dipaksakan. Masyarakat butuh bukti, bukan sekadar jargon 'Smart',” tegasnya.


Ia menganggap bahwa bantuan UMKM senilai Rp. 20 miliar belum cukup memberikan dampak signifikan karena tidak disertai dengan sistem pengawasan dan penguatan kapasitas penerima.Di sisi lain, suasana pemerintahan yang cenderung adem ayem dinilai positif sebagai tanda stabilitas. Namun, menurut Saleh, suasana tenang ini seharusnya menjadi momentum untuk meluncurkan gebrakan nyata yang menyentuh akar persoalan pembangunan.


Di bidang tata kelola birokrasi, Saleh menyoroti belum adanya indikasi kuat bahwa prinsip meritokrasi telah diterapkan secara utuh dalam proses pengisian jabatan struktural. Ia mengingatkan bahwa meritokrasi bukan sekadar wacana, tetapi harus diwujudkan dalam praktik seleksi yang transparan dan akuntabel.


“Kalau benar-benar ingin meritokrasi, tinggal jalankan Undang-Undang ASN dengan tegas. Jangan sampai proses seleksi hanya formalitas, tapi ujung-ujungnya tetap bergantung pada restu pemimpin,” ujar dia. 


Ia pun menekankan pentingnya peran Panitia Seleksi (Pansel) yang profesional dan independen. Menurutnya, tanpa pansel yang bersih, jargon meritokrasi hanya akan menjadi alat pencitraan. Lebih lanjut, Saleh menilai bahwa 100 hari tidak bisa dijadikan ukuran utama dalam menilai keberhasilan sebuah pemerintahan. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintahan Iron-Edwin menyiapkan fondasi dan strategi pembangunan jangka panjang.


“Problemnya bukan di 100 hari. Ini tentang apa yang mereka persiapkan untuk lima tahun mendatang,” tegasnya.


Ia berharap, di 100 hari ini dapat dijadikan refleksi bagi pemerintahan Iron-Edwin untuk mengevaluasi langkah awal dan memperkuat kesiapan dalam menghadapi tantangan yang lebih besar.


“Ini saatnya mengevaluasi diri, menambah ‘amunisi’, dan menyiapkan strategi jangka panjang. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan bukan hanya responsif, tapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (Glk)