LOMBOK TIMUR – Pemkab Lombok Timur  (Lotim) melakukan mutasi terhadap sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) dan administrator. Rotasi ini mencakup lima jabatan eselon II di lingkungan pemda setempat. Pelantikan sumpah jabatan berlangsung di Lobi Kantor Bupati Rabu (10/6). 




Ucapan : Bupati Lombok Timur Haerul Warisin saat memberikan ucapan selamat ke para pejabat yang baru dilantik


Dari lima pejabat eselon II yang dilakukan pergeseran diantaranya  Muhammad Zaidar Rohman, sebelumnya Kepala Bappeda, kini menjabat sebagai Kepala BPKAD, Ahmad Dewanto Hadi, sebelumnya Kepala Dinas PUPR, menggantikan sebagai Kepala Bappeda. Hasni, sebelumnya Kepala BPKAD, kini menjabat sebagai Kepala Bapenda.  Muksin, sebelumnya Kepala Bapenda, bergeser menjadi Kepala DP3AKB.  Widayat, sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan


Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyatakan bahwa mutasi tersebut bertujuan untuk penyegaran dan demi kemajuan daerah."Dan semua eselon dua yang saya rotasi ini orang baik, orang yang sudah berhasil, termasuk ibu Camat Pringgabaya," ujar Warisin. 


Lebih lanjut Warisin mempertegas bahwa  pergeseran jabatan sama sekali bukan dipengaruhi  karena  politik"Jangan pernah ada pikiran bahwa dipindah karena faktor politik. Ndak ada itu, sudah buyar itu," tegasnya.


Karenanya Warisin mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja bersama dengan penuh semangat demi kemajuan Lombok Timur. Secara khusus, Warisin memberikan perhatian kepada Muksin yang kini mengepalai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Ia menekankan bahwa tingginya angka stunting menjadi tugas utama yang harus diselesaikan.


"Stunting kita masih ada. Jadi kerja-kerja keluarga berencana ini harus terbangkitkan kembali. Dan siapa yang harus melakukan ini? Pak Muksin," ujarnya.


Hal sama juga  disampaikan kepada Kepala Bapenda H. Hasni agar dapat mempertahankan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut " Evaluasi kinerja seluruh pejabat akan dilakukan setiap enam bulan, dan dipastikan akan ada kegiatan serupa dalam waktu ke depan " tandasnya. (glk) 



.