LOMBOK TIMUR - Pemda Lombok Timur berupaya untuk mempertahankan keberadaan tenaga honorer yang tidak masuk dalam data Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Jumlah tenaga honorer yang tidak masuk dalam data BKN sebanyak 1.600.


Julian Ugi Lusianto



Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Yulian Ugi Lusianto mengatakan tenaga honorer yang tidak masuk dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) telah diupayakan untuk diusulkan ke BKN.

" Tenaga honorer yang tidak masuk P3K paruh waktu sesuai arahan diusulkan ke BKN. Kita sudah bersurat ke BKN. Kita sudah menunggu petunjuk teknis dari BKN" terang Ugi.

Dari 1.600 tenaga honorer yang tudak masuk P3K paruh waktu terang dia sebagian besar di Dikbud dan Dikes. Tidak hanya itu imbuh dia BKPSDM juga akan memberikan masukan ke pimpinan dalam hal ini bupati supaya tenaga honorer ini nasipnya bisa tetap terus di perjuangkan.

" Kita sudah berupaya untuk mempertahankan mereka. Terutama memastikan bagi akan menari jalan terbaik bagi nasiop tenaga honorer " ungkap Ugi.

Untuk kata Ugi pihaknya masih menunggu lebih lanjut regulasi dari BKN terkait nasip para tenaga honorer ini. Soal kemungkinan apakah tenaga honorer ini berpeluang untuk di rumahkan? Ugi belum bisa memberikan penjelasan secara gambelang.

" Rata - rata mereka yang tidak masuk ini adalah di atas Januari 2023. " tutupnya. (glk)