LOMBOK TIMUR -   Kabupaten Lombok Timur meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas temuan penggunaan anggaran tahun 2025. Meski demikian, terdapat 10 catatan yang segera dibenahi.



Lau Muhammad Azmi



Sepuluh catatan, saran, atau rekomendasi tersebut sebagian besar telah ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku.


Plt. Inspektur Inspektorat  Lombok Timur, Lalu Muhammad Azmi, menegaskan bahwa dari hasil audit BPK RI Perwakilan NTB itu, pihaknya segera menyusun rencana aksi  yang akan berakhir pada minggu ketiga bulan Juli mendatang.


"Kita sedang menyusun format dokumen dalam sebuah gambar diagram sebagai tindak lanjut saran dan rekomendasi tim auditor BPK itu," jelas  Azmi 


Rencana aksi tersebut melibatkan seluruh OPD dengan tujuan memperbaiki kekurangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan catatan sesuai rekomendasi tim auditor dapat diselesaikan berdasarkan tenggat waktu yang telah ditentukan " Makanya kita terus melakukan pengawalan dan monitoring terhadap seluruh perangkat daerah yang memiliki temuan pemeriksaan" katanya 


Sebagai leading sector pengawasan internal pemerintah, pihaknya kata dia telah menyusun rencana aksi tindak lanjut bersama OPD terkait untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Langkah yang dilakukan diantaranya verifikasi dokumen tindak lanjut, monitoring penyelesaian pengembalian keuangan daerah ,penertiban administrasi aset, validasi data pendapatan daerah, pendampingan kepada OPD dalam penyusunan rencana aksi dan bukti dukung penyelesaian temuan. Selain itu, Inspektorat juga melakukan evaluasi berkala terhadap progres tindak lanjut setiap OPD dan melaporkannya kepada Bupati Lombok Timur sebagai bahan pengambilan kebijakan percepatan penyelesaian rekomendasi BPK.


Pihaknya juga kata dia  berkomitmen menjadikan seluruh rekomendasi BPK sebagai instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.


"Kami optimistis, melalui kerja sama seluruh perangkat daerah dan pengawalan yang intensif dari Inspektorat, seluruh tindak lanjut dapat diselesaikan dengan baik sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin kuat," jelas Azmi.


"Inspektorat tidak hanya fokus pada penyelesaian administrasi temuan, tetapi memastikan akar permasalahan diperbaiki agar tidak terulang di masa mendatang. Seluruh OPD yang memiliki temuan signifikan telah diberikan target waktu penyelesaian dan terus kami monitor progresnya secara berkala," tandasnya. (glk) 


F: Lalu Muhammad Azmi